1. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah SURAT PERJANJIAN JUAL-BELI TANAH Tanggal 24 Juli 2020 yang telah didaftarkan pada Notaris CHATARINA DIANA PILIJAI Nomor : 73/W/IX/2020 pada tanggal 16 September 2020 dengan luas tanah 666 M² yang terdiri dari ukuran panjang 37 meter dan lebar 18 meter, terletak di daerah Watrui Petuanan Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan batas-batas:

• Sebelah Timur berbatasan dengan           : Yosef Yeunifan
• Sebelah Barat berbatasan dengan            : Yusinta Singeran
• Sebelah Utara berbatasan dengan            : Wilem Maskikit
• Sebelah Selatan berbatasan dengan         : Andreas Sikafir

1. Menyatakan objek sengketa berdasarkan SURAT PERJANJIAN JUAL-BELI TANAH Tanggal 24 Juli 2020 yang telah didaftarkan pada Notaris CHATARINA DIANA PILIJAI Nomor : 73/W/IX/2020 pada tanggal 16 September 2020 dengan luas tanah 666 M² yang terdiri dari ukuran panjang 37 meter dan lebar 18 meter, terletak di daerah Watrui Petuanan Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan batas-batas:

• Sebelah Timur berbatasan dengan           : Yosef Yeunifan
• Sebelah Barat berbatasan dengan            : Yusinta Singeran
• Sebelah Utara berbatasan dengan            : Wilem Maskikit
• Sebelah Selatan berbatasan dengan         : Andreas Sikafir

Adalah Milik Penggugat.

1. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menjual objek sengketa kepada Penggugat namun objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/209/DL/2019 tanggal 22 Juli 2019, berlokasi di depan kampus STIESA (sekarang Kampus UNLESA), Jl. Prof. Boediono, Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dengan cara menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/209/DL/2019 tanggal 22 Juli 2019, berlokasi di depan Kampus STIESA (sekarang Kampus UNLESA), Jl. Prof. Boediono, Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
3. Menyatakan tidak sah dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/209/DL/2019 tanggal 22 Juli 2019, berlokasi di depan Kampus STIESA (sekarang Kampus UNLESA), , Jl. Prof. Boediono, Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
4. Menyatakan Turut Tergugat I telah melakuan perbautan melawan hukum dengan cara menerbitkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/209/DL/2019 tanggal 22 Juli 2019, berlokasi di depan Kampus STIESA (sekarang Kampus UNLESA), Jl. Prof. Boediono, Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
5. Menghukum Turut Tergugat I untuk mencabut/membatalkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/209/DL/2019 tanggal 22 Juli 2019, berlokasi di depan Kampus UNLESA (dahulunya STIESA), Jl. Prof Boediono, Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
6. Menetapkan kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.1.350.000.000,-(satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian:

• Kerugian Materil: Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
• Kerugian Imateril: Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

1. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.1.350.000.000,-(satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian:

• Kerugian Materil: Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
• Kerugian Imateril: Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

1. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) walau ada upaya hukum banding, kasasi dan/atau verset;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk Membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak Putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

1. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).