Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Penggugat Tergugat Status Perkara
6/Pdt.G/2015/PN Sml PETRUS PAULUS FUTWEMBUN 1.MENTRI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT DI JAKARTA Cq. KEPALA PELABUHAN KELAS I MALUKU DI AMBON Cq. KEPALA PELABUHAN KELAS II SAUMLAKI DI SAUMLAKI KECAMATAN TANIMBAR SELATAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
2.MENTRI AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL di JAKARTA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI MALUKU di AMBON Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT di SAUMLAKI
Tanggal Pendaftaran Jumat, 30 Jan. 2015
Klasifikasi Perkara Perbuatan Melawan Hukum
Nomor Perkara 6/Pdt.G/2015/PN Sml
Tanggal Surat Jumat, 30 Jan. 2015
Nomor Surat
Penggugat
NoNama
1PETRUS PAULUS FUTWEMBUN
Kuasa Hukum Penggugat
NoNamaNama Pihak
1EDUARDUS FUTWEMBUN, SHPETRUS PAULUS FUTWEMBUN
2HORATIO NELSON SIANRESSY,SHPETRUS PAULUS FUTWEMBUN
Tergugat
NoNama
1MENTRI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT DI JAKARTA Cq. KEPALA PELABUHAN KELAS I MALUKU DI AMBON Cq. KEPALA PELABUHAN KELAS II SAUMLAKI DI SAUMLAKI KECAMATAN TANIMBAR SELATAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
2MENTRI AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL di JAKARTA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI MALUKU di AMBON Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT di SAUMLAKI
Kuasa Hukum Tergugat
Turut Tergugat -
Kuasa Hukum Turut Tergugat -
Nilai Sengketa(Rp) 0,00
Petitum

I. Dalam Provisi

  • Memasang Papan Pengumuman sebagai tanda larangan di lokasi sengketa perkara aequo ini agar siapa saja tidak akan mengganggu/merusak bangunan di Lokasi Klien kami secara melawan hukum, sampai putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

II. Dalam Pokok Perkara

  • Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
  • Menyatakan Tergugat I tidak memiliki hak atas tanah dengan Pemutusan Perjanjian Sewa menyewa Tanah dengan Pihak Penggugat secara sepihak dan membatalkan sertifikat bukti hak 00073 tertanggal 24 April 2014.
  • Menyatakan Surat Keterangan Hak kepemilikan Tanah Kepala Desa Olilit tertanggal 02 Pebruari 2012 sah menurut hukum dan dapat diproses Sertifikat hak milik oleh Tergugat II sebagai lembaga yang berwenang.
  • Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan PMH Melakukan Rekayasa secara melawan hukum sehingga tidak procedural untuk menerbitkan sertifikat Nomor : 00073 tertanggal 24 April 2012.
  • Memerintahkan Tergugat I untuk membongkar Pagar setinggi 2x2 meter2 untuk pintu masuk agar sirkulasi usaha Penggugat dapat teratasi dan membongkar Pos Polisi KPPP agar tidak mengganggu aktifitas Usaha Penggugat.
  • Menyatakan Tergugat I dan Tergaugat II membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.
  • Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)
Pihak Dipublikasikan Ya
Prodeo Tidak